PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D) KOTA SAMARINDA (Nur Hidayah)

September 1, 2020
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Sep 1, 2020 @ 11:32 PM
IP: 114.125.212.129

  • 1. Title [Judul]: PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D) KOTA SAMARINDA
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Nur Hidayah
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Akuntabilitas, Proses Kenaikan Pangkat.
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Proses Kenaiakan Pangkat PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan serta faktor penghambat Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Proses Kenaikan Pangkat PNS di BKP2D Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat PNS di BKP2D Kota Samarinda disini yaitu mengenai akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat PNS. Akuntabilitas hukum yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda berupa kepatuhan atas hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akuntabilitas proses yang dilakukan BKP2D Kota Samarinda yaitu melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP kenaikan pangkat. Akuntabilitas program yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda yaitu dengan menjalankan setiap program yang telah dibuat yaitu program kenaikan pangkat secara online. Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BKP2D Kota Samarinda yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dimasa depan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan Akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat yang diberikan cukup baik tetapi proses kenaikan pangkat belum berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menghambat diantarnya dalam proses kenaikan pangkat BKN Regional VIII Banjarmasin masih meminta berkas fisik sedangan BKP2D Kota Samarinda sudah berbasis online, masih ada beberapa PNS dilingkup pemerintahan Kota Samarinda kurangnya pemahaman dalam penggunaan SIMPEG client. Saat mengakses database PNS di SIMPEG client yang mengikuti usul kenaikan pangkat terkadang mengalami gangguan jaringan internet sehingga menyebabkan mengakses database PNS usul kenaikan pangkat terhambat.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, Dr. Enos Paselle, M.AP
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 1 September 2020
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Skripsi

Loading