Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur) (Yusuf Nur Sutopo)

January 30, 2019
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Sutopo, Yusuf Nur
On: Jan 30, 2019 @ 1:39 PM
IP: 182.1.196.167

  • 1. Title [Judul]: Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Yusuf Nur Sutopo
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: badan permusyawaratan desa, Desa Batu Timbau, pemerintahan desa.
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan juga untuk mengetahui seberapa jauh warga paham akan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, sedangkan dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa masih terbilang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa yaitu belum pahamnya masyarakat akan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pola Komunikasi yang terjalin antar anggota Badan Permusyawaratan Desa juga belum baik dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat dalam setiap kegiatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Maka dapat disarankan untuk Badan Permusyawaratan Desa mengadakan sosialisi tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan fungsi tersebut. Selain itu juga disarankan untuk Pemerintah Desa agar dapat melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : 1. Dr. H. Muhammad Jamal Amin, MS 2.Budiman, S.Ip, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 2019
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Artikel eJournal

Loading

Print Friendly, PDF & Email