Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau) (Nurmaya Santi Panjaitan)

August 2, 2016
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Panjaitan, Nurmaya Santi
On: Aug 2, 2016 @ 12:34 PM
IP: 180.248.253.231

  • 1. Title [Judul]: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau)
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Nurmaya Santi Panjaitan
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Implementasi, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Kebijakan, Pembangunan
  • 4. Description [Abstrak] : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau). Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat di Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 orang Kepala Dispenda, 1 orang Kepala Bidang BPHTB dan PBB, 2 orang Staf Penilai Properti dan 4 orang masyarakat, Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
    Hasil penelitian adalah bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Malinau telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Selain itu, sumber daya manusia, sistem pembayaran online, serta fasilitas transportasi yang memadai merupakan faktor pendukung pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan kebiasaan masyarakat sebagai wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar pajak dan melengkapi persyaratan surat-menyurat kepemilikan tanah sebagai bukti hak milik merupakan faktor penghambat pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Rita Kalalinggi, M.Si, Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 02/2016
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Skripsi

Loading

Print Friendly, PDF & Email