Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Aug 18, 2015 @ 12:09 PM
IP: 180.248.70.223

• 1. Title [Judul]: STRATEGI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
• 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Wahyu Innayah
• 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Strategi BKKBN, Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
• 4. Description [Abstrak] : Jumlah penduduk Kota Samarinda terus mengalami peningkatan lima tahun terakhir. Sehingga memacu BKKBN untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana.
  Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi BKKBN dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta faktor pendukung dan penghambat strategi BKKBN dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
  Metode penelitian menunjukkan bahwa strategi BKKBN yaitu pendekatan kemasyarakatan dengan dilakukan konseling kepada masyarakat, pendekatan koordinasi aktif dengan advokasi kepada stakeholder dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pendekatan integrative dengan pelaksanaan program KB dari lini lapangan, pendekatan kualitas dengan meningkatkan kualitas pelayanan berserta penyampaian efek samping dan indikasi dari masing-masing metode yang digunakan, pendekatan kemandirian dengan mengubah perilaku masyarakat, pendekatan tiga dimensi dengan membangun semua tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada PUS yang ragu-ragu dan tidak mau mengikuti program KB. Faktor pendukung yaitu LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penentu kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggapan masyarakat itu sendiri.
  Kesimpulannya strategi BKKBN dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda sudah berhasil, hal ini dilihat dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB oleh BKKBN sebanyak 69.298 peserta, ternyata jumlah peserta aktif KB sebanyak 83.119 orang yang jauh lebih tinggi dibanding kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dimana pertumbuhan penduduk bukan hanya disebabkan oleh kelahiran tapi ada namanya migrasi. Migrasi bukan wewenang BKKBN, sehingga perlu adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur seperti gubernur dan bupati mengenai kebijakan yang akan diatur supaya tidak menjadi beban bagi daerah.
• 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Administrasi Negara
• 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Enos Paselle, S. Sos., M.AP & Drs. M.Z. Arifin, M.Si
• 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 18 Agustus
• 8. Type: Artikel
• 9. Identifier/ permalink [URL menuju konten di lembaga kontributor]: http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1516
• 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Artikel