IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (Studi Kasus Pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara) (Heriyansyah )

April 2, 2015
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Apr 2, 2015 @ 3:39 PM
IP: 180.248.83.131

  • 1. Title [Judul]: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (Studi Kasus Pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara)
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Heriyansyah
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Reklamasi dan Pascatambang
  • 4. Description [Abstrak] : Heriyansyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang studi kasus di PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalla Linggi, M.Si dan Bapak Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada PT. Raja Kutai Baru Makmur di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat
    Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.
    Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan secara maksimal, hal ini karena dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu yang sudah tidak aktif lagi atau tidak digunakan lagi pada tahap operasi produksi tidak dilakukan reklamasi pada seluruh lahan tersebut. sehingga mengakibatkan masih adanya lahan yang rusak dari kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem diwilayah pertambangan tersebut, terlebih dengan kurang tegasnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberian sanksi administratif sehingga seolah-olah dilakukan pembiaran terhadap perusahaan yang melanggar peraturan yang ditetapkan mengenai kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Rita Kala Linggi, M.Si & Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 02 April 2015
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Artikel

Loading

Print Friendly, PDF & Email