PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BABULU DARAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Ditya Arifanda)
May 6, 2026
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1
Data Portal Mahasiswa S1
Submitted by: ,
On: May 6, 2026 @ 10:46 AM
IP: 114.10.138.193
- 1. Title [Judul]: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BABULU DARAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
- 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Ditya Arifanda
- 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pemerintahan Desa
- 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. BPD
sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi, membahas dan menyepakati peraturan
desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri
dari anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa telah berjalan cukup baik, terutama dalam keterlibatan pada
pembahasan peraturan desa, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja
kepala desa. Mekanisme pengawasan dilakukan secara sistematis melalui forum
rapat, musyawarah, dan evaluasi berkala, sehingga turut mendorong terciptanya
tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun
demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala,
di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman
sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsi pengawasan, serta minimnya
pelatihan dan pembinaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memahami
peran BPD juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya
peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan yang
berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa.
Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. - 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Pembangunan Sosial
- 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Muhammad Arifin, M. Hum
- 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 2026
- 8. Type: Artikel
- 9. Identifier/ permalink [URL menuju konten di lembaga kontributor]: https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2080
- 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: CC BY SA
![]()

