PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BABULU DARAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Ditya Arifanda)

May 6, 2026
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: May 6, 2026 @ 10:46 AM
IP: 114.10.138.193

  • 1. Title [Judul]: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BABULU DARAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Ditya Arifanda
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pemerintahan Desa
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan
    Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
    Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. BPD
    sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam
    menampung dan menyalurkan aspirasi, membahas dan menyepakati peraturan
    desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian
    ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
    menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan
    melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri
    dari anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian
    menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan
    pemerintahan desa telah berjalan cukup baik, terutama dalam keterlibatan pada
    pembahasan peraturan desa, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja
    kepala desa. Mekanisme pengawasan dilakukan secara sistematis melalui forum
    rapat, musyawarah, dan evaluasi berkala, sehingga turut mendorong terciptanya
    tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun
    demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala,
    di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman
    sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsi pengawasan, serta minimnya
    pelatihan dan pembinaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memahami
    peran BPD juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya
    peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan yang
    berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa.
    Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dalam
    mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan
    responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Pembangunan Sosial
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Muhammad Arifin, M. Hum
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 2026
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: CC BY SA

Loading