Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Imanuel, Markus
On: Aug 28, 2017 @ 12:11 PM
IP: 192.168.10.11

• 1. Title [Judul]: Konflik Kepentingan Dalam Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Studi Tentang SK Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013
• 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Markus Imanuel
• 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: konflik, politik, ekonomi, Surat Keputusan bupati, Kutai Barat.
• 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan Konflik Kepentingan Dalam Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Damai pasca Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013, Serta upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik kepentingan dan penetapan batas wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai pasca SK Bupati Nomor : 146.3/K.837/2013. Konflik ini terjadi di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013, di Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar, Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Damai (Kampung Damai) dan kantor Kecamatan Bentian Besar (Kampung Dilang Puti) serta di Bagian Pemerintahan Kebupaten Kutai Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan di sekretariat daerah Kabupaten Kutia Barat, Camat Bentian Besar, Camat Damai, Kepala Adat Besar Kecamatan Damai dan Kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar, data-data tersebut dianalisis melalui metode analisis data kualitatif model interaktif, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kepentingan dalam penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi yang terjadi di antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai, merupakan konflik yang meliputi kepentingan politik (penguasaan lahan) untuk mendapatkan hak wilayah yang lebih luas dan kepentingan ekonomi (pengelolaan sumberdaya alam) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri halnya uang. Penyelesaiaan konflik melalui pendekatan persuasif (perundingan) dalam bentuk musyawarah yang kemudian dapat terselesaikan dengan cara peradilan.
• 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)
• 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : 1. Prof.Dr.H. Adam Idris, M.Si 2. Jauchar, S.Ip, M.Si
• 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 2017
• 8. Type: Artikel
• 9. Identifier/ permalink [URL menuju konten di lembaga kontributor]: http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1397
• 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Artikel eJournal