Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Kota Samarinda (Galuh Sekartaji)

March 18, 2025
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Web, Admin
On: Mar 18, 2025 @ 4:17 PM
IP: 103.187.88.26

  • 1. Title [Judul]: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Kota Samarinda
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Galuh Sekartaji
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Evaluasi, Kepesertaan Penerima Bantuan (PBI), Jaminan Kesehatan Semesta
  • 4. Description [Abstrak] : Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor penghambat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dalam mendukung Jaminan Kesehatan Semesta di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sub fokus yang meliputi efektivitas,efesiensi, keukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sumber data diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan key informan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Staff Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat program PBI Daerah. Adapun data sekunder terdiri dari dokumen arsip, laporan yang ada di Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan instansi terkait, serta referensi dari perpustakaan dan internet. Analisis data dilakukan dengan metode pengambilan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Nommor 52 Tahun 2019 di Kota Samarinda masih menghadapi kendala, seperti kualitas pelayanan yang kurang memadai, perlunya kerjasama yang lebih baik antar instansi, peningkatan alokasi obat, pengawasan dalam penetapan peserta PBI Daerah, serta perlunya kritik dan saran publik dalam pelaksanaan PBI Daerah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas regulasi terkait Kepesertaan dan Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kota Samarinda.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Saipul, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 18/03/2025
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: eJournal Article

Loading