Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Desi Munika Damayanti)

February 1, 2023
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Publik, Administrasi
On: Feb 1, 2023 @ 2:31 PM
IP: 125.160.114.5

  • 1. Title [Judul]: Implementasi Kebijakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Melalui Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Desi Munika Damayanti
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: BPUM, Implementasi Kebijakan, UMKM
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari adanya kebijakan BPUM pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian yang terdiri dari implementasi kebijakan BPUM dan faktor penghambat dalam implementasinya. Sumber data yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari Implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sudah cukup baik. Kebijakan ini telah memberikan manfaat bagi penerimanya yang mayoritas digunakan untuk keberlangsungan usaha, secara konsistensi juga sudah baik dalam pelaksanaannya karena tidak adanya kelonggaran terkait kriteria/syarat. Mulai dari alur mekanisme, penganggaran, proses pendistribusian, kriteria penerima BPUM sampai pada proses ketepatan penggunaan dana bantuan juga sudah terlaksana sesuai dengan juklak yang ada. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah penyebaran informasi terkait BPUM yang belum menyeluruh dan tidak adanya pemberitahuan melalui media apa informasi tersebut disampaikan, jam operasional kantor kecamatan yang hanya 3 hari tidak sepadan dengan jumlah UMKM yang ingin mendapatkan pelayanan, serta keterlambatan dalam menyampaikan informasi terkait pencairan dana yang berdampak pada membludaknya antrian sehingga menjadi penghambat baru terlebih bantuan ini diberikan pada masa pandemi Covid-19.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Daryono, M.Si., Ph.D.
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 01/02/2023
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: eJournal article

Loading

Print Friendly, PDF & Email