PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA LIMBU SEDULUN KABUPATEN TANA TIDUNG (Andrian Rico RD )

March 12, 2015
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Mar 12, 2015 @ 8:25 PM
IP: 61.94.86.170

  • 1. Title [Judul]: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA LIMBU SEDULUN KABUPATEN TANA TIDUNG
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Andrian Rico RD
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Pemerintah Desa, Tertib Administrasi Pertanahan
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.
    Penelitian dilaksanakan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi, kuisioner, dan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa Limbu Sedulun, Sekretaris Desa Limbu Sedulun, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, beserta staf desa dan tokoh masyarakat desa Limbu Sedulun untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis.
    Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan seperti pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah, pencatatan jumlah dan luas tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, pemberian nomor registrasi agenda pertanahan dan legalisasi pembuatan surat tanah serta administrasi pertanahan lainnya yang telah diberikan pemerintah desa yang secara khusus memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta telah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan lembaga atau instansi terkait urusan pertanahan. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Limbu Sedulun adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulasi pertanahan dan tingkat sumber daya manusia yang masih rendah serta belum adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat istiadat masyarakat setempat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Prof. DR. Drs. H. Masjaya, M.Si & Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 12 Maret 2015
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Artikel

Loading