{"id":9905,"date":"2021-02-22T13:19:05","date_gmt":"2021-02-22T05:19:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=9905"},"modified":"2021-02-22T13:19:05","modified_gmt":"2021-02-22T05:19:05","slug":"pola-koordinasi-lembaga-adat-dan-pemerintah-desa-studi-kasus-di-desa-loa-duri-ilir-kabupaten-kutai-kartanegara-florentino-calvin-fredrico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=9905","title":{"rendered":"Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara ) (Florentino Calvin Fredrico)"},"content":{"rendered":"
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Pola Koordinasi, Pemerintah Desa, lembaga Adat.<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Koordinasi lembaga adat dan pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara). Penelitian dilaksanakan di kantor Desa loaduri dan Dusun Putak Kabupaten Kutai Kartanegara, metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, selanjutnya pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber adalah Kepala Desa, Kepala Adat dan Kepala Dusun. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan\/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah desa dilakukan secara partisipatif. Hal ini dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan secara formal maupun informal.Secara formal,pola koordinasi yang terbangun antara lembaga adat dan pemerintah desa terjalin secara komunikatif yang saling mendukung satu sama lain. Pemerintah desa selalu mendukung program lembaga adat,sebaliknya lembaga adat juga mendukung program dari pemerintah desa utamanya dalam merealisasikan program desa wisata yang ada di dusun putak desa loaduri ilir. Namun demikian, pola koordinasi antara kedua lembaga tersebut juga mengalami kendala di proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, adanya faktor faktor pendukung dan penghambat pola koordinasi. Lembaga adat dan Pemerintah Desa. Faktor pendukung, terjadinya komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan lembaga adat, pemerintah desa selalu mendukung program dari lembaga adat terutama memajukan wisata, terjadinya hubungan timbal balik yang baik. Adapun faktor penghambat yaitu, akses jalan menuju tempat wisata yang kurang baik atau belum semi permanen serta anggaran yang lambat sehingga terkendala dalam menjalankan program.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)<\/strong><\/li>\n