{"id":9315,"date":"2020-02-05T12:10:18","date_gmt":"2020-02-05T04:10:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=9315"},"modified":"2020-02-05T12:10:18","modified_gmt":"2020-02-05T04:10:18","slug":"implementasi-pemilihan-petinggi-kampung-serentak-tahun-2018-di-kecamatan-long-hubung-kabupaten-mahakam-ulu-andreanus-ding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=9315","title":{"rendered":"IMPLEMENTASI PEMILIHAN PETINGGI KAMPUNG SERENTAK TAHUN 2018 DI KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU (Andreanus Ding)"},"content":{"rendered":"
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Pemilihan Petinggi Kampung, Kebijakan, Implementasi<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi Kampung Serentak Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung. Serta faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pemilihan petinggi kampung di Kecamatan Long Hubung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purvosive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi pada masing masing variable yang di teliti. Mendeskripsikan data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan\/verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi yang diimplementasikan pada pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2018 telah terlaksana dengan baik namun tidak optimal. Hal ini dikarnakan masih ditemukannya faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di Kecamatan Long Hubung sehingga menyebabkan satu dari empat kampung yang menyelenggarakan pemilihan petinggi kampung serentak harus diundur. Kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksanaan pemilihan petinggi kampung baik tingkat kabupaten dan tingkat kampung, serta kurangnya kualitas dan jumlah SDM yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti permasalahan pendataan DPT yang tidak terbaharui kemudian diizinkannya pemilih menggunakan surat keterangan domisili yang mempunyai keabsahan yang kurang kuat dan dapat dengan mudah dijadikan sumber kecurangan oleh calon petinggi, serta kurang adanya koordinasi antar panitia pelaksanaan pemilihan petinggi dalam pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak berlangsung.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)<\/strong><\/li>\n