{"id":7970,"date":"2018-08-17T12:29:39","date_gmt":"2018-08-17T04:29:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=7970"},"modified":"2018-08-17T12:29:39","modified_gmt":"2018-08-17T04:29:39","slug":"implementasi-peraturan-walikota-samarinda-nomor-51-tahun-2012-tentang-kawasan-tanpa-rokok-studi-kasus-di-kantor-kecamatan-palaran-muhammad-rizki-bachtiar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=7970","title":{"rendered":"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN PALARAN) (Muhammad Rizki Bachtiar)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN PALARAN)<\/strong><\/li>\n
2. Creator [Pengarang\/ penulis]: Muhammad Rizki Bachtiar<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Kebijakan Publik, Implementasi. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Teori utama dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, yaitu proses atau serangkaian usaha atau aktivitas pemerintah yang di desain untuk mengatasi masalah politik yang terdapat pada Kantor Kecamatan Palaran. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Kecamatan Palaran sudah mengupayakan pelaksanaan kawasan tanpa rokok sesuai dengan indikator-indikator penelitian yaitu hak dan kewajiban Perwali Kota Samarinda No 51 Tahun 2012. Namun dalam pelaksanaan belum berjalan dengan maksimal, serta faktor-faktor yang jadi penghambat dalam penelitian ini yaitu; sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan, fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok, serta pemberian sanksi yang kurang tegas.Saran yang di berikan pada penelitian ini adalah perlu adanya pembaruan tanda-tanda dan informasi mengenai larangan merokok yang mulai pudar dan sulit di pahami dan lebih pada gambar tentang larangan dan akibat rokok, agar lebih mudah di terima dan di pahami oleh masyarakat. Sanksi tegas berupa denda dengan nominal tertentu juga di perlukan untuk mengurangi jumlah perokok yang melanggar. Serta fasilitas pendukung pelayanan (tempat khusus untuk merokok) di perlukan agar perokok tidak merokok disembarang tempat.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Administrasi Negara<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. H. Syahrani, M.Si dan Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 2018<\/strong><\/li>\n