{"id":566,"date":"2013-03-22T00:36:41","date_gmt":"2013-03-21T16:36:41","guid":{"rendered":"http:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=566"},"modified":"2013-03-22T00:36:41","modified_gmt":"2013-03-21T16:36:41","slug":"perbandingan-penyelenggaraan-hutan-kota-di-kota-samarinda-studi-tentang-implementasi-kebijakan-hutan-kota-di-kota-samarinda-yusrinda-prababeni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=566","title":{"rendered":"Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Kota Samarinda (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Hutan Kota di Kota Samarinda) (Yusrinda Prababeni)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]:<\/strong> Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Kota Samarinda (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Hutan Kota di Kota Samarinda)<\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]:<\/strong> implementasi kebijakan, penyelenggaraan, hutan kota, perbandingan, Samarinda<\/li>\n
4. Description [Abstrak] :<\/strong> Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hutan kota dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) di tiga lokasi hutan kota di Samarinda. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penyelenggaraan hutan kota tidak dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Kedua, tidak tersosialisasikannya penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 kepada pemilik hutan kota dan masyarakat umum. Ketiga, pengelolaan hutan kota yang tidak terselenggara dengan baik dikarenakan pemerintah hanya melakukan pengelolaan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Selain daripada itu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan hutan kota dari ketiga lokasi penelitian. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi yang memenuhi standar minimal dari suatu lokasi hutan kota meski di luar lokasi tersebut masih terdapat satu hutan kota yang tidak memenuhi standar. Sedangkan perbedaannya terlihat dari adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota. Semua hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan kota masih belum dilaksanakan sepenuhnya di Kota Samarinda.<\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]:<\/strong> Program Studi Ilmu Pemerintahan<\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] :<\/strong> Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A., Muh. Hairul Saleh, S.Sos, M.A.<\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]:<\/strong> Maret 2013<\/li>\n