{"id":5130,"date":"2016-10-21T11:52:50","date_gmt":"2016-10-21T03:52:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=5130"},"modified":"2016-11-09T11:53:48","modified_gmt":"2016-11-09T03:53:48","slug":"efektivitas-pelayanan-publik-dalam-bidang-administrasi-kependudukan-di-kecamatan-tenggarong-seberang-fransisca-agustina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=5130","title":{"rendered":"EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG (Fransisca Agustina )"},"content":{"rendered":"
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: efektivitas, pelayanan Publik, administrasi kependudukan, kecamatan Tenggarong <\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting karena selalu bersentuhan dengan berbagi kegiatan yang ada di kehidupan . Terkait dengan hal itu pihak penyelanggara pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan hendaknya memberikan pelayanan yang cepat dan akurat agar kebutuhan masyarakat mengenai administrasi kependudukan dapat terpenuhi serta menghilangkan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa untuk mengurus administrasi kependudukan merupakan hal yang sulit. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif merupakan harapan bagi setiap masyarakat. Pelayanan publik dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya yang murah, cepat, akurat dan memuaskan. \nTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang. \nHasil dari penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang masih belum efektif seluruhnya ada beberapa indikator yakni mengenai prosedur, waktu dan biaya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih panjangnya prosedur yang harus ditempuh dan tentu memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya, serta adanya pungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat saat proses pelayanan padahal pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan seharusnya dilaksanakan secara gratis.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si \/ Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 21 Oktober 2016<\/strong><\/li>\n