{"id":4999,"date":"2016-06-06T12:13:56","date_gmt":"2016-06-06T04:13:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=4999"},"modified":"2016-11-08T12:15:09","modified_gmt":"2016-11-08T04:15:09","slug":"implementasi-tata-cara-persyaratan-pengangkatan-camat-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-2008-tentang-kecamatan-di-kota-samarinda-abu-abdullah-sani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=4999","title":{"rendered":"IMPLEMENTASI TATA CARA PERSYARATAN PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA (Abu Abdullah Sani)"},"content":{"rendered":"
Data Portal Mahasiswa S1<\/h2>\n
Submitted by: Abdullah Sani, Abu<\/strong> \nOn: Jun 6, 2016 @ 12:13 PM<\/strong> \nIP: 36.80.58.151<\/strong><\/p>\n
\n
1. Title [Judul]: IMPLEMENTASI TATA CARA PERSYARATAN PENGANGKATAN CAMAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA<\/strong><\/li>\n
2. Creator [Pengarang\/ penulis]: Abu Abdullah Sani<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Implementasi, Camat, Kecamatan<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Didalamnya mengatur mengenai Kecamatan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kota Samarinda secara khusus pasal mengenai persyaratan pengangkatan Camat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah ini. \nHasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Tata Cara Persyaratan Pengangkatan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ini belum dapat diterapkan secara optimal di Kota Samarinda. Dalam pendidikan masih banyak Camat yang memimpin tidak berlatar Pendidikan teknis pemerintahan. Hal tersebut dikarenaka Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Latar Pendidikan Ilmu Pemerintahan sangat terbatas sehingga berdampak dalam pengangkatan Camat. Bagi Camat yang bukan berasal dari latar pendidikan Ilmu Pemerintahan Wajib mengikuti Diklat yang diadakan DEPDAGRI namun diklat tersebut masih menunggu proses yang akan dilaksanakan pada 2016 ini tinggal menunggu informasi dari Instansi\/Dinas yang terkait sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD 2016. Jadi, dapat disimpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 <\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si \/ Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 6 Juni 2016<\/strong><\/li>\n