Submitted by: Web, Admin<\/strong>
\nOn: Mar 14, 2013 @ 1:55 AM<\/strong>
\nIP: 61.94.85.81<\/strong> <\/p>\n\n
\ndan ekstensif. Bagi kehidupan demokrasi, costs yang ditanggung jauh melebihi benefits
\nyang diperoleh. Karenanya, tuntutan penarikan intervensi militer dalam bidang non-militer
\nsemakin lama semakin kuat dan memuncak belakangan ini.
\nDi tengah-tengah besarnya gelombang tuntutan reformasi total atas format politik
\nIndonesia di Orde Reformasi ini, respons pemerintah terhadap tuntutan reformasi sistem
\ndan kelembagaan sipil cukup \u201cakomodatif\u201d walaupun upaya-upaya mempertahankan pola
\nrezim lama masih terlihat kuat. Di sisi lain, tuntutan reformasi atas posisi dan peran militer
\ndalam bentuk penarikan intervensi militer dalam politik disikapi dengan resistensi berbau
\nromantisme sejarah. Tulisan ini berusaha menelusuri agenda reformasi peran sosial-politik
\nmiliter melalui telaah diskursus penarikan intervensi militer dalam politik.
\nDalam \u201cmembawa\u201d diskursus ke agenda praksis, kendala yang ditemui tidak sedikit.
\nNamun demikian, kejadian-kejadian dramatis setelah Orde Reformasi ditegakkan, seperti
\npenghapusan tiga jalur dalam Golkar (ABRI, Birokrasi, Golkar) serta tuntutan luas
\npemisahan Korps Polisi dari ABRI, telah memberi entry points dan dukungan luas ke arah
\nitu. Tapi jalan yang mesti dilalui masih panjang dan berliku. Pada titik inilah concern dan
\nperan reformis dan kelompok pro-demokrasi menjadi imperatif.<\/li>\n