Submitted by: , <\/strong>
\nOn: Feb 20, 2015 @ 9:12 AM<\/strong>
\nIP: 180.248.84.15<\/strong><\/p>\n\n
\nJenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan seperti dokumen dan wawancara.
\nHasil penelitian menunjukkan bahwa masih sulit terpenuhinya hak akan informasi dari badan publik. Dalam kasus sengketa antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, JATAM sebagai organisasi maupun individu harus melalui proses yang sangat panjang untuk mendapatkan dokumen AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. Mulai dari mengajukan permohonan permintaan dokumen, mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda kemudian melakukan mediasi di Komisi Informasi hingga anmaning di tingkat Pengadilan Negeri.Dengan berbagai alasan BLH mencoba menolak permintaan dari JATAM mulai dari alasan legalitas lembaga peminta informasi hingga alasan bahwa dokumen yang diminta bersifat rahasia. Pada akhirnya BLH Kota Samarinda mengalah dan sadar akan hukum melalui proses anmaning atau teguran oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagai tahap awal dari proses eksekusi hasil putusan mediasi di Komisi Informasi karena BLH ingkar terhadap hasil putusan tersebut, akhirnya BLH mau menyerahkan dokumen AMDAL kepada JATAM melalui Jurus Sita Pengadilan Negeri Samarinda secara bertahap<\/li>\n