{"id":2794,"date":"2015-02-17T13:43:36","date_gmt":"2015-02-17T05:43:36","guid":{"rendered":"http:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=2794"},"modified":"2015-02-17T13:43:36","modified_gmt":"2015-02-17T05:43:36","slug":"evaluasi-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-06-tahun-2006-tentang-ketentuan-tempat-penyelenggaraan-usaha-hiburan-dan-permainan-ketangkasan-di-kabupaten-kutai-barat-jalung-okta-helgrefest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=2794","title":{"rendered":"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Permainan Ketangkasan Di Kabupaten Kutai Barat (Jalung Okta Helgrefest)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]:<\/strong> Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Permainan Ketangkasan Di Kabupaten Kutai Barat<\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]:<\/strong> Evaluasi, pelaksanaan, pembinaan, penertiban, pengawasan, sanksi hukum pidana<\/li>\n
4. Description [Abstrak] :<\/strong> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan di Kabupaten Kutai Barat serta faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi pemerintah dalam upaya pembinaan, penertiban, pengawasan serta pemberian sanksi hukum pidana mengenai ketentuan tempat usaha hiburan dan permainan ketangkasan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dianalisis dan dideskripsikan dengan analisis kualitatif. \nHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan tempat penyelenggaraan usaha hiburan dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, karena diketahui bahwa belum ada tindakan dari aparatur pemerintah dalam upaya pembinaan, penertiban, pengawasan serta sanksi hukum pidana, bagi yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, sehingga banyak tempat usaha hiburan yang masih berada berdekatan dengan pemukiman penduduk dan rumah ibadah, dan juga dari masyarakat belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai pentingnya penerapan Peraturan Daerah tersebut.<\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]:<\/strong> Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)<\/li>\n