Submitted by: , <\/strong>
\nOn: Jan 29, 2015 @ 7:39 PM<\/strong>
\nIP: 36.75.47.158<\/strong><\/p>\n\n
\nPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Latar belakang penulis memilih judul tersebut karena sejak UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS menuai penolakan khususnya dari organisasi LMND Kota Samarinda dan inilah menjadi alasan mengapa penulis memilih judul tersebut sebagai syarat mendapat gelar sarjana di Universitas Mulawarman Samarinda.
\nJenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, penelitian kepustakaan, dokumentasi dan partisipan observasi.
\nDari hasil wawancara dari 5 informan yang berasal dari organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Samarinda kita dapat menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang informan di atas, maka diketahui bahwa ada kesamaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Samarinda dalam Penolakan Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosal.
\nMeskipun tanggapan informan yang satu dengan informan lainnya berbeda dalam menanggapinya, tetapi intinya mereka sama bahwa penolakan terhadap Sistem Jaminan Sosial yang dikelolah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU no 40 tahun 2004 dan UU no 24 tahun 2011.
\nMereka menganggap sebagi bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah yang dianggap pembabanan melalui pungutan iuran yang dipungut setiap bulannya ketika menjadi anggota dari BPJS tersebut dan disatu sisi mereka menganggap bahwa UU BPJS tersebut merupakan agenda neoliberalisme yang suda lama direncanakan oleh pihak asing dalam upaya untuk meliberalisasikan agar memberikan celah untuk hadirnya investasi asing dan berupaya untuk mengurangi campur tangan pemerintah, mereka juga menganggap bahwa sistem jaminan sosial yang di kelolah BPJS merupkan sistem asuransi sosial, yang seharusnya ditanggung oleh Negara sesuai dengan UUD 1945.
\nMereka juga melihat dana yang dipungut oleh BPJS dari masyarakat rawan disalah gunakan apalagi tingkat pengawasan yang minim ditambah lagi dana tersebut bisa di gunakan DPRRI atau presiden tampa kita ketahui untuk kepentingan mereka.<\/li>\n