{"id":12589,"date":"2026-09-01T14:13:22","date_gmt":"2026-09-01T06:13:22","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12589"},"modified":"2026-09-01T14:13:22","modified_gmt":"2026-09-01T06:13:22","slug":"penerapan-e-government-melalui-aplikasi-identitas-kependudukan-digital-di-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kota-samarinda-siti-nur-ramadhania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12589","title":{"rendered":"Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda (Siti Nur Ramadhania)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda<\/strong><\/li>\n
2. Creator [Pengarang\/ penulis]: Siti Nur Ramadhania<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: e-Government, Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Administrasi Kependuduka<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Sebagai bagian dari penerapan e-Government, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menghadirkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk digital dari KTP-el untuk meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan e-Government melalui aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016), yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui aplikasi IKD belum optimal. Pada aspek capacity, penerapan IKD didukung oleh anggaran APBD, infrastruktur teknologi, dan kompetensi SDM, namun masih terdapat kendala pada sistem aplikasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada aspek support, sosialisasi dan kelembagaan operasional telah berjalan, tetapi jangkauannya belum merata. Sementara itu, pada aspek value, IKD telah memberikan kemudahan administrasi kependudukan, namun pemanfaatannya belum optimal karena belum seluruh instansi menyediakan fitur pembaca IKD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan sistem dan fitur aplikasi IKD, pemerataan sosialisasi, serta penguatan kerja sama antarinstansi agar penerapan IKD berjalan lebih optimal.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n