{"id":12502,"date":"2026-05-22T16:36:58","date_gmt":"2026-05-22T08:36:58","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12502"},"modified":"2026-05-22T16:36:58","modified_gmt":"2026-05-22T08:36:58","slug":"implementasi-kebijakan-kurikulum-merdeka-dalam-penerapan-project-based-learning-pjbl-di-sekolah-dasar-negeri-017-sungai-pinang-kota-samarinda-dewi-angraeni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12502","title":{"rendered":"Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Penerapan Project Based Learning (PjBL) Di Sekolah Dasar Negeri 017 Sungai Pinang Kota Samarinda (Dewi Angraeni)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Penerapan Project Based Learning (PjBL) Di Sekolah Dasar Negeri 017 Sungai Pinang Kota Samarinda<\/strong><\/li>\n
2. Creator [Pengarang\/ penulis]: Dewi Angraeni<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Project Based Learning (PjBL), Pendid<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam penerapan Project Based Learning (PjBL) di SDN 017 Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Implementasi kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan PjBL. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan kepala sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam penerapan PjBL telah berjalan secara operasional, namun masih memerlukan penguatan kualitas pelaksanaan. Pada aspek karakteristik masalah, ditemukan perbedaan kesiapan dan kemampuan belajar peserta didik dalam pelaksanaan proyek. Pada aspek kemampuan kebijakan, sekolah telah memperoleh dukungan pelatihan dan pedoman implementasi, namun pemahaman guru terhadap PjBL masih belum merata. Sementara itu, pada aspek kondisi lingkungan eksternal, dukungan sekolah dan komitmen guru menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan sarana dan waktu pembelajaran, variasi pemahaman orang tua, dan monitoring administratif menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n