{"id":12457,"date":"2026-03-25T13:22:27","date_gmt":"2026-03-25T05:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12457"},"modified":"2026-03-25T13:22:27","modified_gmt":"2026-03-25T05:22:27","slug":"analisis-penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-pada-website-dinas-perdagangan-kota-samarinda-mirfasya-bijanah-putri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12457","title":{"rendered":"Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Website Dinas Perdagangan Kota Samarinda (Mirfasya Bijanah Putri)"},"content":{"rendered":"
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Good Governance, Dinas Perdagangan, Website Pemerintah, Semiotika Charles Sander<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi prinsip-prinsip good governance yang terdapat pada website Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan sembilan prinsip good governance menurut UNDP yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis yang tercermin dalam penyajian konten dan pengelolaan informasi pada website. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan metode analisis semiotika Charles Sanders Pierce. Teori ini menitikberatkan pada segitiga makna yang terdiri atas representasi, objek, dan interpretasi, untuk mengungkap makna tanda-tanda visual maupun tekstual yang muncul pada website. Analisis diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pihak pemerintah selaku pengelola website dan masyarakat sebagai pengguna, guna memperoleh interpretasi yang komprehensif mengenai penerapan prinsip good governance dalam praktik digital pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah berupaya merepresentasikan Sebagian besar prinsip good governance. Namun, pada prinsip berorientasi pada kesepakatan tidak direpresentasikan karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah. Selain itu, implementasinya masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, serta belum optimalnya website. Secara umum, website ini telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis digital, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dari segi pengelolaan dan pemerataan akses informasi.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n