{"id":12365,"date":"2025-11-25T13:56:40","date_gmt":"2025-11-25T05:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12365"},"modified":"2025-11-25T13:56:40","modified_gmt":"2025-11-25T05:56:40","slug":"fenomena-juru-parkir-ilegal-di-tepian-mahakam-kelurahan-jawa-kecamatan-samarinda-ulu-kota-samarinda-angelina-situmorang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12365","title":{"rendered":"Fenomena Juru Parkir Ilegal Di Tepian Mahakam Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (Angelina Situmorang)"},"content":{"rendered":"
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Juru Parkir Ilegal ; Masalah Sosial; Parkir Ilegal<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Pasca diresmikannya Teras Samarinda di Tepian Sungai Mahakam oleh Walikota Samarinda pada tanggal 9 September 2024 menjadikan jalan Gunung Semeru sebagai tempat parkir ilegal dan menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima ilegal juga. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para juru parkir ilegal dalam melancarkan aksinya dengan menetapkan lahan parkir dan meminta uang parkir yang sering di atas harga pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab adanya juru parkir ilegal di Tepian Mahakam, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melibatkan tiga informan, yaitu Juru Parker Ilegal, Dinas Perhubungan, Pengunjung Tepian Mahakam. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab fenomena juru parkir ilegal di Tepian Mahakam Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terjadi karena adanya pengawasan yang belum optimal dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebab kurangnya personel untuk melakukan pengawasan, adanya faktor ekonomi masyarakat Kota Samarinda yang tidak stabil sehingga mencari cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan seperti bekerja sebagai juru parkir ilegal, dan adanya keterlibatan oknum organisasi masyarakat dan oknum pemerintahan dalam praktik parkir ilegal memperumit proses penertiban terhadap juru parkir ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda untuk menambah kapasitas pengawas, perlu adanya pemberdayaan ekonomi khususnya terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas parkir ilegal, dan melakukan penegakan hukum terhadap oknum organisasi masyarakat dan oknum pemerintahan<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Pembangunan Sosial<\/strong><\/li>\n