{"id":12362,"date":"2025-11-20T15:14:30","date_gmt":"2025-11-20T07:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12362"},"modified":"2025-11-20T15:14:30","modified_gmt":"2025-11-20T07:14:30","slug":"evaluasi-kebijakan-penataan-status-tenaga-honorer-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mahakam-ulu-muhammad-yasyfa-abrar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12362","title":{"rendered":"Evaluasi Kebijakan Penataan Status Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Muhammad Yasyfa Abrar)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Evaluasi Kebijakan Penataan Status Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu<\/strong><\/li>\n
2. Creator [Pengarang\/ penulis]: Muhammad Yasyfa Abrar<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: kebijakan publik, evaluasi kebijakan, tenaga honorer<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Mengetahui pelaksanaan kebijakan UU No. 20 Tahun 2023 tentang status tenaga honorer di Kabupaten Mahakam Ulu dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penataan status pegawai honorer didalam lingkungan Pemerintah Mahakam Ulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purvosive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi pada masing – masing variable yang di teliti. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan\/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui BKPSDM berupaya menata tenaga honorer secara tertib dan sesuai aturan agar penyelesaian status honorer tercapai pada akhir 2024. Kebijakan ini sudah menunjukkan kemajuan dalam pendataan dan rekrutmen PPPK, namun efektivitas dan efisiensinya masih terbatas oleh kekurangan ASN, biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta aturan pusat. Meski memberi kepastian hukum, keterbatasan formasi dan seleksi ketat membuat kebutuhan SDM belum sepenuhnya terpenuhi, sementara pemerataan kesempatan masih menjadi tantangan bagi honorer swasta atau yang masa kerjanya singkat. Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai cukup tepat dalam mengatasi ketidakjelasan status honorer, namun keberhasilannya bergantung pada kelancaran transisi dan penyelesaian hambatan di lapangan.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Kus Indarto, M.AP.<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 2025<\/strong><\/li>\n