{"id":12064,"date":"2025-03-19T12:38:06","date_gmt":"2025-03-19T04:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12064"},"modified":"2025-03-19T12:38:06","modified_gmt":"2025-03-19T04:38:06","slug":"implementasi-peraturan-daerah-kota-samarinda-nomor-5-tahun-2015-tentang-pengelolaan-dan-penataan-parkir-di-kawasan-pasar-segiri-oleh-dinas-perhubungan-kota-samarinda-alfiatin-regina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=12064","title":{"rendered":"Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Alfiatin Regina)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Implementasi Perda, Juru Parkir, Pengelolaan dan Penataan Parkir<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir di kawasan Pasar Segiri, dengan fokus pada deskripsi pelaksanaan serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, melibatkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Koordinator Parkir, Pengawas Parkir, juru parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Hal ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami aturan dengan baik. Dalam hal sumber daya, keterbatasan personil, fasilitas lahan parkir, dan fasilitas seragam menjadi hambatan. Disposisi atau sikap aparatur dan juru parkir terhadap aturan juga masih lemah akibat pemahaman yang kurang. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat SOP dan kewenangan formal, penegakan hukum tidak maksimal akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan. Selain itu, kendala lain seperti minimnya lahan parkir resmi, premanisme, serta kurangnya fasilitas pendukung bagi juru parkir semakin memperburuk situasi. Untuk memperbaiki implementasi Perda ini, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n