{"id":11949,"date":"2024-10-29T14:47:51","date_gmt":"2024-10-29T06:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11949"},"modified":"2024-10-29T14:47:51","modified_gmt":"2024-10-29T06:47:51","slug":"peran-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp-dalam-menertibkan-pengemis-gelandangan-orang-terlantar-dan-pengamen-di-kota-bontang-anisha-dwi-fajriani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11949","title":{"rendered":"Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang (Anisha Dwi Fajriani)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Pengamen di Kota Bontang<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Satpol PP, ketertiban umum, pengemis, gelandangan, orang terlantar, pengamen<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yang terdiri dari penegakan aturan, pengawasan, dan penertiban. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bontang, dan beberapa informan meliputi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, Seksi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, serta PPNS Satpol PP Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan pengamen di Kota Bontang berjalan dengan baik sesuai dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang ada, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat atau beberapa kendala eksternal, seperti penegakan hukum yang kurang tegas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dari penegakan hukum yang kurang tegas menyebabkan para pelaku pelanggaran Perda akan kembali melanggar lagi, terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta cuaca yang tidak dapat diprediksi menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan Satpol PP di saat itu. Faktor pendukung pelaksanaan tugas mereka meliputi ketaatan dan disiplin masyarakat, terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi, sarana dan prasarana primer yang lengkap, serta kesiapan personil Satpol PP Kota Bontang<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n