{"id":11583,"date":"2024-01-10T16:24:43","date_gmt":"2024-01-10T08:24:43","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11583"},"modified":"2024-01-10T16:24:43","modified_gmt":"2024-01-10T08:24:43","slug":"pengawasan-izin-bangunan-reklame-di-kecamatan-sungai-kunjang-berdasarkan-peraturan-walikota-samarinda-nomor-12-tahun-2020-annisa-alfiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11583","title":{"rendered":"Pengawasan Izin Bangunan Reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020. (Annisa Alfiana)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Pengawasan Izin Bangunan Reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020.<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Pengawasan, izin bangunan reklame, perizinan reklame<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda oleh Dinas DPMPTSP, dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: kesesuaian pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame dengan peraturan, metode pengawasan izin bangunan reklame, koordinasi dalam pengawasan izin bangunan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan faktor penghambat. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil menunjukan bahwa, pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame sesuai dengan Perwali No.12 Tahun 2020 dan No.26 Tahun 2012, yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP, Satpol PP, Dinas PUPR dan Bapenda. Metode pengawasan izin bangunan reklame yang digunakan Dinas PMPTSP yaitu memeriksa izin reklame, metode Satpol PP dengan patroli berkeliling untuk melakukan razia, metode Dinas PUPR melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian dan metode Bapenda karena memberikan rekomendasi dengan Dinas PUPR, Perhubungan, Diskominfo dan DLH. Koordinasi dalam pengawasan izin bangunan mengacu pada Peraturan Walikota yang membentuk Tim Teknis dari beberapa instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya. Tindak lanjut hasil pengawasan dari Dinas PMPTSP menyerahkan data izin reklame kepada pihak Satpol PP dengan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Fajar Apriani, M.Si. dan Dr. Enos Paselle. M.AP.<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 10\/01\/2024<\/strong><\/li>\n