{"id":11497,"date":"2023-11-09T09:29:50","date_gmt":"2023-11-09T01:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11497"},"modified":"2023-11-09T09:29:50","modified_gmt":"2023-11-09T01:29:50","slug":"koordinasi-bidang-rehabilitasi-sosial-dalam-mengantisipasi-bertambahnya-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj-di-dinas-sosial-kota-samarinda-rizky-yanuar-ansyari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=11497","title":{"rendered":"Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Mengantisipasi Bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda. (Rizky Yanuar Ansyari)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: Koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Mengantisipasi Bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Samarinda.<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Koordinasi, Mengantisipasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui koordinasi bidang rehabilitasi sosial untuk mencegah tumbuhnya ODGJ di dinas sosial kota Samarinda dan mengetahui faktor-faktornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Dinas Sosial Kota Samarinda dalam mencegah peningkatan ODGJ dari indikator koordinasi Dinas Sosial dengan satuan kepolisian kota Samarinda dalam mengantisipasi peningkatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Samarinda sudah cukup baik. Dengan adanya perencanaan maka penerapan manajemen pertumbuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa menjadi lebih tepat. Dalam penertiban, Dinas Sosial berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan Dinsos berkoordinasi dengan instansi lain untuk mencegah tumbuhnya Orang Dengan Gangguan Jiwa, bersinergi dengan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinsos memantau permasalahan tersebut. Faktor penghambat: Koordinasi instansi terkait dalam pencegahan orang dengan gangguan jiwa di Kota Samarinda adalah belum adanya pedoman SOP penanganan penyandang gangguan jiwa yaitu instruksi kerja dinas sosial dan satuan pelayanan publik kepolisian. kota Samarinda, agar fungsi pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa tetap sesuai dengan tugas dan tugas masing-masing instansi, pengawasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dipersulit dengan ditinggalkannya terbatasnya jumlah petugas yang menangani masalah gangguan kesehatan jiwa, kurangnya tim rumah sakit jiwa yang berpartisipasi. Dibawah kepemimpinan Orang Dengan Gangguan Jiwa, minimnya perlindungan khusus terhadap gangguan kesehatan jiwa terlantar diungkap Satuan Polisi Pamong Praja dan rapat koordinasi.<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Administrasi Publik<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Drs. M. Z. Arifin, M.Si<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 30\/01\/2020<\/strong><\/li>\n