{"id":1093,"date":"2013-09-03T15:46:42","date_gmt":"2013-09-03T07:46:42","guid":{"rendered":"http:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=1093"},"modified":"2013-09-14T09:56:53","modified_gmt":"2013-09-14T01:56:53","slug":"implementasi-peraturan-daerah-kabupaten-paser-nomor-19-tahun-2008-tentang-urusan-pemerintah-daerah-kabupaten-paser-bidang-pemberdayaan-masyarakat-desa-studi-kasus-pada-sub-bidang-aparatur-dan-pengemb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=1093","title":{"rendered":"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser) (Aldila Rianda Tasa)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]:<\/strong> Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser)<\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]:<\/strong> Implementasi, Urusan Pemerintahan, Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa.<\/li>\n
4. Description [Abstrak] :<\/strong> Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Paser. Dapat terlihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun banyak kewenangan yang diberikan dan dilaksanakan namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Temuan lainnya yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendukung dan penghambat dari implementasi tersebut.Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sumber dana, kesadaran masyarakat dan komitmen BPMPD Kabupaten Paser sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan jumlah SDM, sarana dan prasarana dan belum adanya peraturan bupati sebagai pedoman teknis dan pelaksanaan yang lebih detail.<\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]:<\/strong> Program Studi Ilmu Pemerintahan<\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] :<\/strong> Drs. H. Burhanudin, M.Si dan Jauchar.B, S.Ip.,M.Si<\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]:<\/strong> 3 September 2013<\/li>\n