{"id":10334,"date":"2022-03-11T14:00:17","date_gmt":"2022-03-11T06:00:17","guid":{"rendered":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=10334"},"modified":"2022-03-11T14:00:17","modified_gmt":"2022-03-11T06:00:17","slug":"evaluasi-perda-no-10-tahun-2010-tentang-pajak-daerah-penataan-sarang-burung-walet-di-kabupaten-kutai-barat-sendy-januarizky","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portal.fisip-unmul.ac.id\/site\/?p=10334","title":{"rendered":"EVALUASI PERDA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH \u201cPENATAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT\u201d (Sendy Januarizky)"},"content":{"rendered":"
1. Title [Judul]: EVALUASI PERDA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH \u201cPENATAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT\u201d<\/strong><\/li>\n
3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Evaluasi, Kebijakan, Pajak, Sarang Burung Walet<\/strong><\/li>\n
4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi Perda No. 10 Tahun 210 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burng Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, indikator peniliaian, evalusasi dan hasil pada Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat). \nHasil penelitian menunjukan untuk Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Penataan Sarang Burung Walet di Kecamatan Melak dan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) masih belum berjalan dengan obtimal, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tertib dalam membayar Pajak Sarang Burung Walet bahkan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib Pajak Sarang Burung Walet. Wlaupun demikian kebijakan pajak sarang burung walet pada Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah mencapai 1 aspek dari 3 aspek tujuan kebijakan pajak sarang burung walet ini yaitu, mewujudkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.. Namun belum bisa mencapai 2 tujuan dari 3 aspek yang ada pada kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat yaitu ntuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan dan perekonomian \n<\/strong><\/li>\n
5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan<\/strong><\/li>\n
6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Erwin Resmawan, M.Si. dan Dr.Jauchar B., S.IP., M.Si<\/strong><\/li>\n
7. Date [Tanggal \/ tahun penciptaan atau penerbitan]: 2021<\/strong><\/li>\n